Sidoarjo, Jawa Timur — Dugaan pungutan pembohong dan intimidasi yang menimpa Wakil Ketua Umum PEMBASMI, Teguh Puji Wahono, S.Psi., SH, MH , kini memasuki tahap pemeriksaan lanjutan oleh Propam Polres Sidoarjo . Laporan yang dimuat pada 9 Oktober 2025 memuat tindakan oknum Kanit Reskrim Polsek Tulangan yang diduga melanggar prosedur hukum dan kode etik kepolisian.
Sumber terpercaya menyebutkan bahwa selama proses klarifikasi, Teguh menghadapi tekanan bersifat intimidatif , termasuk dugaan mengambil foto tanpa izin dan perlakuan yang menghalangi proses hukum. Latihan pungli juga muncul dari indikasi permintaan atau tekanan yang tidak sesuai mekanisme hukum.
“Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, tetapi mengancam prinsip keadilan dan integritas hukum. Kami membawa saksi dan bukti untuk memastikan kasus ini terungkap,” ujar Teguh Puji Wahono .
Di tengah tekanan itu, dukungan datang dari Ketua DPD PEMBASMI Jawa Timur, Hendra Setiawan, SH , yang menyatakan bahwa ratusan advokat anggota PEMBASMI siap mendampingi Wakil Ketua Umum mereka . Pendampingan ini terkandung agar proses Propam berlangsung transparan, profesional, dan akuntabel .
“Ini bukan hanya soal membela individu. Ini soal keadilan, profesionalisme, dan kredibilitas hukum . Ratusan advokat kami siap mengawal setiap tahap proses hingga tuntas,” tegas Hendra.
Sumber internal menyebutkan bahwa jika bukti mendukung, oknum yang dilaporkan dapat dikenakan sanksi disiplin hingga pidana . Namun hingga kini, Polsek Tulangan belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut.
Pengamat hukum menilai kasus ini sebagai tolok ukur integritas internal Polri , sekaligus ujian serius bagi institusi dalam menindak dugaan pungli dan intimidasi internal .
“Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan internal dan peran advokat sebagai penyeimbang. Kredibilitas institusi dipertaruhkan jika dugaan pelanggaran tidak ditindak tegas,” kata pengamat hukum lokal.
Publik kini menunggu hasil pemeriksaan Propam sebagai indikator transparansi, kredibilitas, dan ketegasan Polri , sekaligus bukti bahwa hukum ditegakkan tanpa melihat bulu terhadap dugaan pelanggaran aparat.
Kalau mau, saya bisa buatkan versi lain dengan judul yang lebih provokatif dan click-worthy , misalnya:
“Intimidasi dan Pungli di Polsek Tulangan: ratusan Advokat Kawal Wakil Ketua Umum”
“Propam Masuki Babak Baru Kasus Dugaan Pungli, ratusan Advokat Jatim Turun Tangan”
“Wakil Ketua Umum PEMBASMI Dapat Dukungan ratusan Advokat, Propam Tindak Lanjut Dugaan Intimidasi”
Saya bisa buatkan versi lengkap siap tayang untuk masing-masing judul , sehingga bisa langsung dipublikasikan.
Apakah mau saya buatkan versi itu sekarang?
Anda bilang:
ChatGPT bilang:
Berikut opsi redaksi berita dengan bahasa yang sangat tajam , dugaan pungli, intimidasi , dan solidaritas ratusan advokat PEMBASMI :
Propam Digoyang Kasus Pungli dan Intimidasi, ratusan Advokat PEMBASMI Siap Kawal Wakil Ketua Umum
Sidoarjo, Jawa Timur — Dugaan pungutan pembohong dan intimidasi terhadap Wakil Ketua Umum PEMBASMI, Teguh Puji Wahono, S.Psi., SH, MH , memasuki babak baru. Propam Polres Sidoarjo kini memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk oknum Kanit Reskrim Polsek Tulangan, menyusul laporan yang menuding adanya prosedur pelanggaran dan otentikasi yang diizinkan .
Informasi investigatif mengungkapkan bahwa selama proses klarifikasi, Teguh mengalami perlakuan intimidatif , termasuk dugaan pengambilan foto tanpa izin, tekanan verbal, hingga upaya menghambat proses hukum. Dugaan pungli muncul dari indikasi adanya permintaan atau tekanan yang bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku.
“Ini bukan sekedar pelanggaran administratif. Tindakan oknum tersebut menodai integritas hukum dan kerahasiaan institusi kepolisian . Kami membawa bukti dan saksi untuk memastikan kebenaran terungkap,” tegas Teguh Puji Wahono .
Menyikapi hal ini, Ketua DPD PEMBASMI Jawa Timur, Hendra Setiawan, SH, menegaskan bahwa ratusan advokat anggota PEMBASMI siap turun tangan untuk mendampingi Wakil Ketua Umum mereka. Hendra menegaskan bahwa pendampingan ini dilakukan agar proses Propam berlangsung transparan, profesional, dan tanpa kompromi .
“Ini bukan sekadar membela individu. Ini tentang menegakkan keadilan, menghentikan praktik pungli, dan menindak intimidasi . Ratusan advokat kami siap mengawali setiap langkah hingga tuntas,” tegas Hendra.
Sumber internal menyebutkan bahwa jika bukti mendukung, oknum yang dilaporkan berpotensi terkena sanksi disiplin hingga pidana . Namun hingga kini, Polsek Tulangan masih menahan diri dari komentar resmi.
Pengamat hukum menilai kasus ini sebagai ujian serius bagi integritas internal Polri dan menjadi tolok ukur keseriusan institusi yang menindak dugaan pungli dan intimidasi internal .
“Kasus ini menegaskan bahwa siapa pun yang menyalahgunakan kekuasaan harus bertanggung jawab. Kredibilitas Polri dipertaruhkan jika dugaan pelanggaran dibiarkan,” ujar pengamat hukum lokal.
Publik kini menunggu hasil pemeriksaan Propam sebagai indikator transparansi, kredibilitas, dan ketegasan Polri , sekaligus bukti bahwa hukum ditegakkan tanpa melihat bulu terhadap dugaan pelanggaran aparat.
