Sidoarjo, 14 Agustus 2026 — Wartawan senior sekaligus jurnalis yang dikenal luas, M. Farisul Amin, menyampaikan pesan tegas kepada seluruh pihak, khususnya mereka yang berada di lingkaran kekuasaan, agar tidak menyalahgunakan jabatan dan kepercayaan yang diberikan masyarakat
M. Farisul Amin mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, tidak boleh ada siapa pun yang merasa memiliki kekebalan hukum hanya karena memiliki jabatan, kekuasaan, kedudukan, maupun pengaruh.
Menurutnya, kekuasaan pada hakikatnya merupakan amanah dan kepercayaan masyarakat. Jabatan seharusnya digunakan untuk mengayomi, merangkul, melindungi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan justru menjadi alat untuk menekan atau menakut-nakuti rakyat.
Ia juga memberikan pesan kepada mereka yang terlibat dalam praktik korupsi agar tidak menganggap dirinya akan selalu aman dari proses hukum.
“Jangan merasa kebal hukum. Indonesia adalah negara hukum. Siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pesan M. Farisul Amin.
Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, keadilan, dan pemerintahan yang bersih. Oleh sebab itu, para pemegang jabatan harus mampu menjaga kepercayaan publik dengan menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab.
Menurutnya, semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Kekuasaan bukanlah simbol untuk menunjukkan superioritas terhadap masyarakat, melainkan instrumen untuk menjalankan amanah dan memenuhi kepentingan rakyat.
M. Farisul Amin berharap seluruh pejabat dan pihak yang mendapatkan kepercayaan masyarakat dapat mengedepankan integritas, transparansi, serta kepentingan umum. Jangan sampai jabatan yang seharusnya digunakan untuk membangun dan melayani masyarakat justru dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok.
Ia juga mengajak masyarakat agar tidak takut menyampaikan kritik dan aspirasi selama dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan hukum. Kontrol masyarakat dan pers, menurutnya, merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Jangan kecilkan masyarakat. Mereka yang memberikan kepercayaan dan legitimasi kepada para pemegang kekuasaan. Kekuasaan bukan untuk menakuti, tetapi untuk melindungi dan melayani,” tegasnya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan bukanlah hak istimewa untuk bertindak sesuka hati. Setiap kewenangan selalu memiliki batas dan setiap tindakan yang melanggar hukum pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan.
M. Farisul Amin berharap semangat pemberantasan korupsi terus dijaga oleh seluruh elemen bangsa. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin dan pejabat yang benar-benar memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi.
Inti pesannya: siapa pun yang memegang kekuasaan harus tunduk pada hukum, menjaga kepercayaan masyarakat, tidak menyalahgunakan jabatan, serta menjadikan kekuasaan sebagai sarana untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, bukan untuk menakut-nakuti rakyat.
red.